Danantara, dipimpin oleh Rosan Roeslani, memperkenalkan Obligasi Patriot dengan kupon yang lebih rendah dari pasar, yang dapat berfungsi sebagai agunan di Bank Himbara. Langkah ini memperlihatkan pendekatan strategis dalam pengelolaan investasi untuk masa depan yang berkelanjutan.

Dalam penjelasannya, Rosan memaparkan bahwa Obligasi Patriot, atau Patriot Bond, dengan kupon 2% ini lebih rendah dari suku bunga acuan Bank Indonesia dan imbal hasil obligasi pemerintah. Target penghimpunan dana mencapai Rp50 triliun melalui penempatan privat, diharapkan dapat menarik minat investor untuk berperan serta “Instrumen ini terbagi dalam dua seri, masing-masing bertenor lima tahun (seri A) dan 7 tahun (seri B), dengan tingkat kupon 2%,”.

Penerbitan ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada, ditawarkan kepada pengusaha sebagai bagian dari strategi pendanaan untuk proyek strategis seperti transisi energi, peningkatan produktivitas, dan perlindungan lingkungan “Meski kupon yang ditawarkan berada di bawah tingkat pasar, obligasi ini bersifat tradable dan dapat dijadikan agunan di bank-bank Himbara seperti Bank Mandiri maupun BNI,”.

Pengelolaan Sampah

Rosan mengungkapkan bahwa dana dari Patriot Bond ini akan digunakan untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi di 33 daerah. Proyek ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dan ditargetkan untuk diluncurkan sebelum akhir bulan ini, sesuai instruksi Presiden “Program waste to energy ini ada 33 titik yang akan dilncurkan Danantara, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) yang akan keluar akhir bulan ini, Danantara diberikan mandat untuk roll out atau memimpin program waste to energy ini”.

Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan untuk percepatan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa aturan baru sudah siap dan menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam revisi ini, Zulkifli bertujuan untuk menyederhanakan alur bisnis yang rumit dan kurang menguntungkan bagi pengembang, dengan menghapus skema tipping fee agar kerja sama antara pengembang dan PT PLN (Persero) lebih efisien.