Ekonomi

Pemerintah Tingkatkan Hilirisasi di Sektor Pertanian

Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” kata Mentan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Mentan menyoroti hilirisasi komoditas kelapa yang memiliki potensi ekonomi besar di Indonesia.

“Kita hilirisasi kelapa dalam menjadi coconut milk danmenjadi VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kenaikannya, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, dikali lima puluh, itu akan menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,” jelas Mentan.

Tidak hanya kelapa, pemerintah juga mempersiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir, yang menyuplai 80% kebutuhan dunia. Produk turunan gambir dapat dimanfaatkan untuk keperluan tinta Pemilu hingga kebutuhan rumah tangga.

Pendekatan serupa diterapkan pada komoditas sawit yang dikelola pemerintah, dengan tandan buah segar (TBS) diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, dan mentega.

“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” imbuh Amran.

Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah akan memaksimalkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung pengembangan perkebunan dan hortikultura.

“Kita akan berikan benih, bibit kepada seluruh petani Indonesia. Luar perkebunan kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” kata Mentan.