Pemerintah Provinsi Jakarta diminta untuk tetap mengutamakan penanganan banjir meskipun anggaran Dinas Sumber Daya Air terpaksa mengalami pemangkasan. Ini diperlukan untuk mengatasi tantangan banjir yang sering terjadi di ibu kota.

Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, mengemukakan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran yang signifikan untuk Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2026, penanganan banjir harus tetap menjadi prioritas utama. Yuke tidak memberikan rincian jumlah pengurangan tersebut, tetapi menegaskan pentingnya Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk tetap mengutamakan penanganan banjir.

“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,” tuturnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Yuke meyakini bahwa meskipun terjadi efisiensi, anggaran yang ada di tingkat dinas dan suku dinas masih cukup untuk menjalankan program utama dan menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat hasil dari reses, musrenbang, dan aspirasi dewan. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air akan terus dioptimalkan agar tidak perlu mengalami pergeseran jadwal. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,” ujarnya.