Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya tentang maraknya korupsi di kalangan birokrasi, BUMN, dan BUMD. Menurutnya, praktik korupsi yang telah mengakar ini menjadi masalah fundamental bagi Indonesia dan harus ditangani secara transparan.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” sebut Prabowo dalam pidato saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada awal tahun 2025, Prabowo melaporkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang rentan terhadap korupsi, di antaranya termasuk biaya perjalanan dinas dan anggaran alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” jelas Prabowo.

Prabowo juga membahas masalah kebocoran kekayaan negara ke luar negeri atau “net outflow of national wealth”. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa membuat Indonesia menjadi negara gagal. Pemerintah bertekad untuk mengambil langkah-langkah strategis, meskipun mungkin tidak populer, guna melindungi kekayaan nasional. Prabowo menambahkan bahwa meskipun ekonomi rata-rata tumbuh 5% selama tujuh tahun terakhir, banyak rakyat yang belum merasakan manfaat sepenuhnya. Namun, ia juga menyoroti capaian positif seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan realisasi investasi Semester I – 2025 yang mencapai Rp 942 triliun, meningkat 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” demikian kata dia. (N-7)