Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, memberikan pernyataan agar pemerintah lebih ketat dalam seleksi penerima beasiswa LPDP. Hal ini disebabkan oleh tindakan seorang mantan penerima beasiswa, DS, yang dinilai tidak menunjukkan nasionalisme, serta adanya indikasi pelanggaran komitmen oleh pasangannya.

“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,” kata Habib di Jakarta, Senin.

Menurut Habib, penerima beasiswa LPDP wajib memiliki integritas dan komitmen kuat dalam menjalankan kesepakatan yang ada, mengingat beasiswa ini dibiayai dari dana publik. Setiap rupiah yang dialokasikan LPDP menuntut tanggung jawab besar secara moral dan hukum.

Habib menyatakan bahwa situasi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih teliti dalam proses seleksi penerima beasiswa, memastikan calon penerima memiliki komitmen kebangsaan yang teruji, bukan sekadar berdasarkan kemampuan akademis. Program LPDP seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Habib berharap peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa LPDP memberi manfaat tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi negara. Dia mengusulkan pendataan ulang alumni LPDP untuk memastikan komitmen mereka tetap dijalankan. Habib mendukung langkah tegas LPDP yang berencana memanggil dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan.

“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,” tegas Habib.