Internasional

Tenggat Waktu Presiden Prabowo untuk Pengisian Kursi Dubes di PBB, Jerman, dan AS

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal memberikan pernyataan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengangkat duta besar (Dubes) Republik Indonesia di beberapa pos penting.

Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) itu mengungkapkan bahwa posisi Dubes RI untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, Dubes RI untuk Jerman, serta Dubes RI untuk AS masih kosong.

“Yth Presiden @prabowo, kind reminder: dlm dunia yg semakn dihantui perang+konflik+krisis yg berbahaya, mhn agar kursi Dubes2 utk Amerika, PBB (New York & Jenewa), Jerman yg sdh lama KOSONG dapat segera diisi,” ujar Dino melalui akun X @dinopattidjalal, yang dipantau di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Dino mengungkapkan bahwa tanpa Dubes, Indonesia menjadi kurang efektif dalam diplomasi internasional.

Seperti diberitakan, jabatan Utusan Tetap RI di PBB New York terakhir dipegang oleh Arrmanatha Christiawan Nasir, yang menjabat sejak 25 Oktober 2021 dan menyerahkan kredensial pada 4 Januari 2022. Masa jabatannya berakhir pada 21 Oktober 2024

Setelahnya, posisi ini kosong dan sementara diisi oleh Chargé d’Affaires (Kuasa Usaha) Ad Interim.

Posisi Utusan Tetap RI di Jenewa masih diisi oleh Febrian Alphyanto Ruddyard, yang mulai menjabat sejak 25 Oktober 2021 dan tetap aktif hingga saat ini.

Sementara itu, Arief Havas Oegroseno, yang dilantik pada 20 Februari 2018, menyelesaikan masa jabatannya pada Desember 2024.

Hingga Juni 2025, belum ada pengganti resmi yang dilantik. Jabatan Dubes RI untuk Jerman tetap diisi oleh Kuasa Usaha Ad Interim.

Masa jabatan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Dubes RI untuk AS berakhir pada 17 Juli 2023, setelah ia dipanggil untuk menjabat sebagai Deputi Menteri BUMN.

Sejak saat itu, atau hampir dua tahun, posisi tersebut belum diisi oleh pengganti yang resmi dilantik. Kedutaan RI di AS dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim.

Kemlu memastikan bahwa proses diplomasi dan negosiasi, termasuk terkait tarif impor AS, tetap berjalan melalui mekanisme ini.